Awas! PBAK Penuh Racun

635
Masa orientasi mahasiswa pada era OPAK (2016).

Penggantian nama masa orientasi pengenalan mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang sebelumnya bernama Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK) menjadi Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) dilakukan berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam melalui SK No. 4962 tahun 2016.
Berbagai kalangan menilai, penggantian nama tersebut dinilai tidak begitu penting karena bukan merupakan hal yang prinsipil dan substansial. Dilihat dari draft SK Dirjen PI sebagaimana tersebut di atas, pola penyelenggaraan PBAK yang diinginkan oleh pemerintah tidak begitu banyak berbeda dengan apa yang dipedomankan pada era OPAK.
Melalui SK tersebut, pemerintah menginginkan PBAK menjadi alat bagi mahasiswa untuk membudayakan kehidupan akademik yang kritis dan kreatif ke dalam segala segi kehidupan mahasiswa.
Lain di mulut, lain pula di lidah, teks hanyalah sekadar teks, lagi-lagi birokrat kampus mempertontonkan prinsip otoritarian, khususnya birokrasi UIN Sunan Kalijaga. Dalam menentukan siapa yang berhak menjadi panitia, seperti apa pola penyelenggaraan, hingga penunjukan ketua panitia, pihak kampus tidak sekalipun melibatkan mahasiswa.
Dengan tanpa melibatkan satupun mahasiswa dalam pengambilan keputusan, pihak kampus dengan jelas telah melanggar asas penyelenggaran pendidikan tinggi yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (UU PT No. 12 2012).
Keputusan pihak birokrasi untuk lebih banyak menempatkan dosen dan pegawai di posisi kepanitiaan PBAK juga beresiko meracuni mahasiswa baru dengan doktrin anti-kritik yang seringkali diviruskan oleh dosen-dosen “pencari aman” yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu, diposisikannya dosen dan pegawai sebagai eksekutor atau pelaksana dalam sebuah kegiatan kemahasiswaan (seperti PBAK) jelas merupakan sebuah pemberangusan kebebasan mimbar akademik. Tindakan tersebut sangat tidak patut dilakukan oleh seorang pendidik profesional semacam dosen.
Di saat kebebasan mimbar akademik, yang sejatinya dimiliki oleh mahasiswa secara penuh, banyak dinodai oleh tindak laku aparat negara dan milisi sipil reaksioner, birokrasi kampus bukannya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak tersebut, justru malah ikut-ikutan menjadi momok baru dalam lakon pencideraan sistemik yang sangat represif itu.
Ini jelas sebuah Malapraktik Pendidikan!
Dalam situasi yang sedemikian terjepit, dan demi mempertahankan kesucian mimbar akademik, atas nama demokrasi dan keadilan, mahasiswa tidak bisa hanya diam. Segala bentuk perlawanan terhadap tindakan pencurian kebebasan akademik tersebut sepertinya bukan lagi satu item yang perlu ditawar-tawar kembali.

 

 

Redaksi

You may also like

Yu Sanah Sinih, Potret Kehidupan Termarginalkan

lpmrhetor.com, Yogakarta – Dua hari berturut sejak Jumat