Potret Ketidakdewasaan Penguasa Kampus UP 45

924
Massa AMP, beserta seluruh mahasiswa se-DIY, masih mengawal tuntutan mereka. (05/06). Doc: Faris/Rhetor

lpmrhetor.com, Yogya – Terpilihnya Bambang Irianto (selanjutnya ditulis BI) sebagai rektor Universitas Proklamasi 45 (UP 45), Yogyakarta, dinilai merupakan bentuk pembunuhan terhadap demokrasi. Pencideraan asas-asas demokrasi tersebut bermula ketika Pengurus Yayasan UP 45 melantik BI secara sepihak di Hotel Grand Quality (12/05). Mahasiswa menilai, ditunjuknya BI sarat dengan kepentingan politis.

Betapa tidak, proses pemilihan rektor, yang telah ditempuh melalui jalan demokrasi dua bulan yang lalu (01/03), seakan dihiraukan oleh pihak yayasan. Padahal, dalam agenda pemilihan rektor, yang juga diikuti oleh pihak Senat Universitas tersebut, suara terbanyak diraih oleh Masyhuri. Sedangkan BI berada di urutan terbuncit setelah Amalia, yang berada di urutan kedua.

“Dalam hal ini, pengurus Yayasan UP 45 dinilai tidak demokratis dan terlalu politis dalam menentukan rektor UP 45 yang nyata-nyatanya ditolak oleh ketua Senat,” sebagaimana tertulis dalam kronologi resmi Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP).

Sontak, keputusan aneh tersebut mendapat respon dari mahasiswa. Dengan tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP), massa mahasiswa UP 45 melakukan demonstrasi besar-besaran di dalam kampus (11/04). Dalam demonstrasi tersebut, massa AMP menolak keras pengangkatan BI sebagai rektor yang dilakukan oleh pihak yayasan.

 

BI Bukan Orang Baik-Baik

Penolakan tersebut ternyata bukan hanya berdasarkan tindakan semena-mena pihak Yayasan UP 45 dalam mengangkat BI sebagai rektor, namun lebih jauh dari itu, mahasiswa menilai BI bukan lagi sosok yang kredibel dan kompeten untuk menduduki jabatan sebagai rektor. Rekam jejak BI selama berkecimpung sebagai civitas akademika di UP 45 ternyata banyak diwarnai dengan tindakan-tindakan yang dinilai koruptif dan feodalistik.

Dimulai saat BI menobatkan dirinya sendiri sebagai Dekan Fakultas Teknik UP 45 pada tahun 2012 lalu. Padahal, pihak senat universitas telah mengangkat Wira Widya Mandala sebagai dekan di fakultas tersebut atas persetujuan rektor. Namun lagi-lagi kekuasaan berkata lain, BI yang saat itu juga menjabat sebagai Wakil Rektor 2 justru tidak menyetujui pengangkatan Widya, ia dengan semaunya malah mengangkat dirinya sendiri. Alhasil, BI yang telah menjabat sebagai WR 2 pun merangkap pula jabatan Dekan Fakultas Teknik UP 45.

Belum cukup disitu, pasca lengsernya BI dari kedua jabatan tersebut, ia turut pula menyabet jabatan ketua yayasan hingga awal tahun 2017. Sejak kepemimpinannya, mahasiswa menilai BI justru membawa UP 45 ke lubang degradasi. Banyak kebijakan-kebijakannya yang dinilai koruptif dan tidak berpihak kepada mahasiswa. Hal tersebutlah yang juga memicu rasa ketidak-setujuan mahasiswa atas pengangkatannya.

“Dengan hal-hal itu, cukup menjadi dasar bagi mahasiswa bahwa BI bukanlah sosok baik-baik untuk menjadi pimpinan UP 45,” sebagaimana yang juga tercantum dalam kronologi resmi AMP.

Setelah melalui jalan terjal, Bambang Irianto, yang diduga kuat dibekingi oleh Ketua Yayasan, Muhammad Hidayat, justru melenggang bebas dan hingga berita ini ditulis, BI malah menjadi rektor UP 45.

 

Pemberangusan Demokrasi

Sehari setelah pelantikan rektor baru, AMP menyegel seluruh kampus. Aksi tersebut mengundang reaksi pihak KOPERTIS wilayah V Yogyakarta. Pihak KOPERTIS pun melakukan mediasi dengan mahasiswa. Perundingan yang alot itupun menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya penghentian aksi penyegelan oleh mahasiswa dan tuntutan untuk dipertemukannya pihak mahasiswa dengan seluruh jajaran birokrasi UP 45 yang difasilitasi oleh pihak KOPERTIS. Atas kesepakatan itupun mahasiswa menghentikan aksi penyegelannya dan pihak KOPERTIS juga mempertemukan pihak mahasiswa dengan jajaran birokrasi UP 45 (Ketua Yayasan, Rektor, WR 1, WR 2, dan WR 3) di kantornya pada hari Selasa (17/04).

Sayangnya, setelah pertemuan tersebut berlangsung, tidak ada itikad baik dari pihak birokrasi untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Akhirnya, mahasiswa pun melaksanakan aksi lanjutan yang juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (02/05). Aksi tersebut turut pula dihadiri oleh forum solidaritas mahasiswa lainnya di luar forum AMP.

Beberapa jam kemudian, BI, yang ditemani ketua yayasan, menemui massa aksi sembari membawa surat edaran larangan melakukan aksi demonstrasi. Sontak hal tersebut membuat mahasiswa bereaksi. Walau dengan sikap kecewa dan marah, mahasiswa tetap melakukan aksi demonstrasi tanpa menghiraukan surat edaran tersebut. BI dan ketua yayasan pun meninggalkan massa aksi.

“Mahasiswa menganggap keputusan tersebut menghambat kemerdekaan mahasiswa dalam mengemukakan pendapat. Sehingga mahasiswa menolak surat keputusan tersebut dan tetap melakukan aksi,” kata AMP dalam kronologi resminya.

Sekitar sejam kemudian, sang rektor baru, bersama ketua yayasan tentunya, kembali menemui massa aksi untuk melakukan dialog. Dialog antara mahasiswa dengan kedua penguasanya itupun berlangsung lama. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta BI, yang sudah tidak dipercayai lagi oleh mahasiswa akibat rekam jejaknya yang buruk, segera menanggalkan jabatannya sebagai rektor dan meminta Muhammad Hidayat, selaku ketua yayasan, menurunkan BI. Tuntutan tersebut kontan ditolak oleh kedua pimpinan.

Hingga sore hari, kedua belah pihak tidak sedikitpun mencapai kata sepakat. BI dan Muhammad Hidayat pun pergi dan massa aksi tetap bertahan.

 

Intimidasi dan Kriminalisasi Dimulai

Sehari setelah aksi tersebut berlangsung, mahasiswa yang masih bertahan di dalam kampus tiba-tiba didatangi oleh sejumlah orang yang mengaku polisi dari Polres Sleman. Mereka mendatangi mahasiswa atas laporan pihak pimpinan UP 45 yang menganggap bahwa mahasiswa melakukan tindakan tidak menyenangkan dan mengganggu proses belajar mengajar.

Ikut campurnya pihak kepolisian terhadap dunia mimbar akademik itupun mengecewakan mahasiswa. Polisi meminta mahasiswa menghentikan aksi penyegelan gedung rektorat dan aksi demonstrasi tersebut. Walau dengan rasa kecewa, mahasiswa menuruti permintaan tersebut dan memberikan kunci rektorat kepada pihak kepolisian.

Selanjutnya, secara berturut-turut, pada tanggal 9 Mei, 10 Mei, dan 21 Mei 2017, mahasiswa kembali melakukan aksi demonstrasi untuk mempertahankan tuntutannya yang tidak kunjung dipenuhi oleh pihak pimpinan. Sayangnya, selama hari-hari tersebut, mahasiswa kerap kali menerima intimidasi dari orang tak dikenal yang disinyalir merupakan orang-orang suruhan yayasan. Orang-orang suruhan tersebut juga mencopoti spanduk-spanduk yang berisi beberapa tuntutan mahasiswa tanpa sepengetahuan mahasiswa.

Puncaknya, pada 24 Mei 2017, mahasiswa kembali melakukan aksi demonstrasi dengan membawa tuntutan yang sama. Kali ini lebih besar dan dilakukan di depan kampus, tepatnya di ruas Jl. Babarsari, Sleman. Aksi besar-besaran yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus tersebut dimaksudkan agar masyarakat umum dan media dapat melihat kecacatan dunia pendidikan yang telah terjadi di kampus UP 45. Aksi berakhir siang hari tanpa ditemui oleh satupun pihak rektorat ataupun pihak yayasan.

 

Ancaman Pemberhentian

Ternyata, ketidak-hadiran pihak rektorat dan pihak yayasan bukan berarti mereka acuh. Terbukti, pada tanggal 27 Mei 2017, sebanyak 24 mahasiswa mendapat panggilan dari seseorang bernama Egi yang mengaku sebagai staff khusus birokrat UP 45. Dalam panggilan yang dilakukan via pesan Whatsapp tersebut, Egi meminta ke-24 mahasiswa terkait untuk menemui dirinya guna menerima surat peringatan pertama (SP 1) rektor UP 45, yang dikatakan dapat meningkat menjadi surat pemberhentian (Drop Out).

Bersama SP 1 tersebut, terlampir pula surat pernyataan yang berisi pernyataan mahasiswa untuk tidak kembali melakukan aksi demonstrasi dan untuk tidak terlibat dalam organisasi non-kulikuler apapun. Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh ke-24 mahasiswa terkait dalam tempo yang telah ditentukan.

Egi mengatakan, jika selama lima hari sejak ditetapkannya surat pernyataan tersebut (ditetapkan 26 Mei 2017) mahasiswa tidak kunjung menandatangani, maka akan meningkat menjadi SP 2. Lalu, apabila selama delapan hari tidak juga ditandatangani, maka akan meningkat menjadi SP 3. Kemudian parahnya, apabila selama tempo yang telah ditentukan oleh rektorat mahasiswa masih tetap tidak menandatangani, maka surat tersebut secara otomatis meningkat menjadi surat pemberhentian (Drop Out).

Selain itu, Presiden Mahasiswa UP 45, Junaidi, mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian Polres Sleman, pada tanggal 29 Mei 2017, untuk dimintai keterangan atas laporan pimpinan UP 45 terkait tindakan tidak menyenangkan dan aksi penyegelan kampus yang dilakukan massa mahasiswa beberapa hari sebelumnya. Surat panggilan tersebut bahkan menuduh mahasiswa telah melakukan tindakan pengrusakan fasilitas kampus pada saat aksi demonstrasi terjadi. Junaidi pun menolak untuk datang.

Pada 31 Mei 2017, ke-24 mahasiswa korban kriminalisasi birokrat kampus melakukan pertemuan. Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa pihak rektorat mengancam akan melayangkan surat serupa kepada orang tua ke-24 mahasiswa tersebut. Ancaman itu menyusul penolakan mahasiswa untuk menandatangani surat pernyataan yang diberikan pihak rektorat lima hari yang lalu.

Hingga berita ini diterbitkan, mahasiswa UP 45, yang tergabung dalam AMP, masih tetap melakukan berbagai upaya demi terwujudnya demokratisasi kampus dan terpenuhinya tuntutan-tuntutan mereka. Kali ini AMP bersolidaritas dengan seluruh mahasiswa se-Yogyakarta.[]

 

Jurnalis Massa: Mikiie Ezakta

Editor: Fahri Hilmi

 

Citizens Journalism lpmrhetor.comMikiie Ezakta. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD-APMD, Yogyakarta, yang juga aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) DPP Cabang Yogyakarta.

You may also like

Penutupan Jalan Daendels Ancam Isolir Warga

Setelah hancurkan lahan dan rumah milik warga, Bandara