Perangkat Terlampau Tua, Data Center UIN Tidak Aman

Perangkat layanan penyimpanan data milik UIN Sunan Kalijaga adalah hasil pembelian tahun 2011 sejak PTIPD masih bernama PKSI. Usianya yang sudah tua menjadi akibat hilangnya web resmi UIN pada 11 Mei 2018 lalu.

[divider][/divider]

lpmrhetor.com, UIN – Nur Husada, mahasiswi prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, mengaku sudah lebih dari 50 kali melakukan aktivasi password di laman aktivasipassword.uin-suka.ac.id. Sekali klik bilah aktivasi, selalu muncul “Tanggal lahir tidak sesuai”. Ia kesal, namun Nur tidak menyerah. Hingga akhirnya ia berhasil memperbaharui passwordnya dan masuk ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

“Mungkin sampai bisa kalau dihitung 50 kali-an aku coba. Aku terus mencoba, aku tidak menyerah,” kata Nur pada Selasa (5/6/2018).

Tidak hanya Nur. Apa yang ia alami juga dialami oleh banyak mahasiswa UIN Sunan Kalijaga lainnya. Di antaranya Nanda Syifa, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Saat pertama kali melakukan aktivasi, Nanda mengaku mengalami hal serupa seperti Nur. Setelah berkali-kali mencoba, ia tetap tidak bisa masuk. Namun, Nanda tidak mau kalah. Ia melakukan sedikit rekayasa pada kolom tanggal lahir. Tak disangka, rekayasa itu membuatnya berhasil melakukan aktivasi.

“Di punyaku tanggal sama bulannya dibalik, akhirnya bisa. Tapi teman-temanku banyak yang masih belum bisa,” katanya.

Website dan layanan online menghilang

Laman aktivasipassword.uin-suka.ac.id dibuat oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) untuk memfasilitasi seluruh civitas akademika memperbaharui passwordnya pada SIA. Hal itu menyusul hilangnya website resmi UIN dan seluruh layanan aplikasi online pada 11 Mei 2018 lalu, sehingga mengakibatkan sulitnya civitas akademika melakukan transaksi data.

Padahal, 11 Mei 2018 adalah tanggal yang berdekatan dengan akhir semester. Di mana pada saat itu seluruh civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, akan banyak melakukan transaksi data seperti login layanan wifi, verifikasi pembayaran biaya pendidikan, input nilai, registrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), herregistrasi mahasiswa lama, hingga registrasi ulang mahasiswa baru.

Shofwatul Uyun, Kepala PTIPD, mengatakan bahwa hal itu diakibatkan oleh rusaknya salah satu server yang menyimpan data-data seluruh aplikasi online di UIN yang berkaitan dengan layanan PTIPD.

Server tersebut mengalami kerusakan sehingga data-data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa diakses. Untungnya, server yang mengalami kerusakan bukan server yang menyimpan data-data penting akademik  seperti nilai dan data mahasiswa.

Untuk mengembalikan informasi yang ada pada aplikasi tersebut, Uyun harus mengumpulkan semua data aplikasi online yang ­di-backup secara manual oleh stafnya.

“Kita tanya-tanya ke teman-teman (staf-red), ‘Pada punya data, gak?’ Jadi, teman-teman itu kalau lagi slow (luang-red) itu mem-backup ke hard disk eksternal. […] Akhirnya pelan-pelan kita posting ulang konten-konten terbaru yang bisa diselamatkan,” kata Uyun.

Upaya tersebut masih belum terhitung maksimal, karena staf PTIPD baru terakhir mem-backup data per 4 Mei 2018. Alhasil tidak semua data dapat diselamatkan.

Untuk menginvestigasi kerusakan pada server, pihak PTIPD bahkan harus memanggil teknisi dari International Business Machines Corporation (IBM). Bongkar pasang dilakukan oleh teknisi yang didatangkan dari Jakarta tersebut. Walaupun tidak maksimal, namun usaha itu membuahkan hasil. Server selamat dan layanan kembali siuman.

Usia perangkat yang sudah tua

Secara prinsipil, kerusakan server diakibatkan oleh lapuknya perangkat yang dimiliki oleh PTIPD. Seluruh server yang kini melayani kurang lebih 10.000 pengguna dari kalangan civitas akademika dan puluhan layanan itu merupakan hasil pembelian pada tahun 2011, saat era PTIPD masih bernama Pusat Komputer dan Sitem Informasi (PKSI).

Padahal, umur sebuah perangkat menurut Uyun paling lambat adalah selama lima tahun. Sedangkan, 2011 adalah waktu yang terlampau lama bagi perangkat yang massif melayani berbagai macam transaksi data seperti layanan aplikasi online UIN.

Pada awalnya, kerusakan terjadi pada perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) yang juga hasil pembelian tahun 2011. UPS adalah sebuah perangkat yang dapat mem-backup listrik saat suplai dari sumber utama berhenti. Dengan begitu, UPS akan mengaliri tenaga terhadap server selama seharian penuh sehingga server tidak akan mati.

UPS yang dimiliki PTIPD memiliki kapasitas 100 kVA. Dengan kapasitas sebesar itu, UPS milik PTIPD dapat mengaliri tenaga selama kurang lebih tujuh jam dan akan diperbahuri setiap waktu. Belakangan, UPS tersebut mengalami kerusakan total sehingga tidak dapat digunakan.

PTIPD kemudian mengakalinya dengan memasang UPS berkapasitas 40 kVA yang hanya dapat mengaliri tenaga selama satu jam. Jauh lebih pendek dari UPS sebelumnya. Kurangnya waktu suplai tenaga listrik membuat PTIPD harus menghidupkan ulang server setiap pagi karena saat malam server tidak hidup.

Server yang tua, suplai tenaga yang tidak memadai, dan aktivitas menghidupkan ulang server berkali-kali membuat midplane pada salah satu server blade mengalami kerusakan dan mati total. Server itulah yang menyimpan data-data seluruh aplikasi online berbasis web. Alhasil, website dan layanan aplikasi lainnya hilang.

“Pertama faktor usia server yang sudah tua, dipicu dengan seringnya mati listrik,” kata Uyun.

Belum punya DRC

Sebuah sistem layanan penyimpanan data digital seperti yang dimiliki oleh UIN sangatlah berisiko terhadap ancaman kehilangan data. Jika saja semua server yang dimiliki oleh sebuah sistem mengalami kerusakan, atau yang lebih parahnya lagi tertimpa musibah seperti kebakaran atau bencana alam, maka seluruh data yang tersimpan di dalamnya akan turut hilang.

Apa yang dialami oleh layanan aplikasi online UIN beberapa waktu lalu adalah salah satu contohnya. Padahal, dari sekian banyak server yang dimiliki UIN, hanya satu yang mengalami kerusakan. Uyun membayangkan, jika saja seluruh server yang rusak, maka bisa jadi seluruh data-data penting milik universitas yang tersimpan di dalamnya juga turut hilang.

Risiko tersebut seharusnya dapat diantisipasi dengan sebuah sistem penanggulangan bencana kehilangan data bernama Disaster Recovery Center (DRC). Ada dua jenis DRC, yang pertama adalah Cloud DRC, yang kedua adalah Colocation DRC.

Cloud DRC adalah sebuah sistem penyimpanan data cadangan yang menyewa server cadangan ke sebuah perusahaan layanan penyimpanan data. Sedangkan, Colocation DRC adalah sistem yang menyimpan server ganda di tempat yang berjauhan dengan tempat disimpannya server data center.

Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada server utama di data center, data yang tersimpan tetap aman karena sudah di-backup pada server DRC yang berada di tempat lain atau pada server cloud tadi.

Sebut saja Bank Central Asia (BCA) yang sudah memiliki server DRC yang berlokasi di Surabaya sejak tahun 2012 setelah sebelumnya berada di Singapura. Atau Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga memiliki server DRC di Surabaya.

Sedangkan, UIN Sunan Kalijaga hingga saat ini masih belum memiliki sistem tersebut. Padahal, berbagai macam layanan yang dimiliki UIN sudah didigitalisasi sejak lama. Sebut saja Sistem Informasi Akademik (SIA) yang melayani berbagai macam urusan akademik.

Bahkan, dua bulan sebelum bencana hilangnya website UIN terjadi, UIN menyatakan siap melaksanakan audit berbasis dokumen digital.

Uyun mengaku sejak 2011 pihak PKSI (kini PTIPD) sudah berkali-kali mengajukan anggaran pembangunan DRC  ke pihak rektorat. Namun, hingga dirinya dilantik menjadi kepala PTIPD pada tahun 2016, keinginan itu belum kunjung tercapai.

Padahal, bencana kerusakan terus mengintai seiring menuanya perangkat yang dimiliki UIN. Belum lagi letak geografis Yogyakarta yang berada di tengah berbagai intaian bencana alam membuat data center UIN berada di tengah ancaman serius.

Tahun 2017, PTIPD sudah mengajukan ulang anggaran tersebut ke pihak rektorat. Namun, rumitnya birokrasi di tingkatan pusat mengakibatkan laju permohonan anggaran berjalan alot sehingga harus dihentikan karena khawatir terkena audit.

Awal 2018, Uyun juga sudah mengajukan permohonan ulang, namun lagi-lagi laju birokrasi pusat membuat keinginan itu terhambat. Hingga akhirnya tepat 11 Mei 2018 bencana itu terjadi.

Nampaknya era kemajuan teknologi informasi belum bisa dijawab dengan baik oleh kenyataan birokrasi pemerintah pusat yang masih sangat rumit dan kompleks. Padahal, menurut Uyun proses pembangunan DRC bisa memakan waktu yang sangat lama.

Katakan saja proses migrasi data dari data center menuju server DRC yang bisa memakan waktu hingga enam bulan bahkan lebih. Belum lagi pembelian dan lamanya proses pengiriman perangkat, mengingat perangkat yang dibutuhkan hanya tersedia di luar negeri. Selain itu, proses instalasi server pun tidak akan cukup memakan waktu satu atau dua bulan.

Sedangkan, proses pengajuan dana pembangunan DRC yang ditaksir mencapai lebih dari Rp. 5 Milyar itu bisa memakan waktu yang lebih dari satu tahun.

Jika dihitung-hitung, waktu keseluruhan dari pengajuan dana hingga proses migrasi data akan menghabiskan waktu lebih dari dua tahun. Sedangkan berbagai macam bencana terus mengintai data center UIN tanpa kenal kompromi.

Uyun mengatakan pihaknya akan terus mengawal seluruh proses birokrasi yang terjadi hingga DRC yang dielu-elukan berhasil dibangun.

PTIPD berencana membangun DRC untuk UIN di Batam, Kepulauan Riau. Untuk ruang penyimpanannya, UIN akan menggunakan layanan IT Center milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Namun, lagi-lagi, segala keinginan tersebut hanya dapat dicapai jika jajaran penguasa kampus mau mengawal seluruh prosesnya secara optimal.[]

Reporter: Fahri dan Itsna

Editor: Fiqih Rahmawati

PTIPD Pastikan Website UIN Tidak Diretas

[divider][/divider]

pmrhetor.com, UIN – Selasa (5/6/2018). Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), UIN Sunan Kalijaga, Shofwatul Uyun memastikan bahwa postingan tidak biasa yang muncul di halaman muka website resmi UIN Sunan Kalijaga beberapa waktu lalu bukan diakibatkan oleh peretas.

“Itu bukan hack (retas-red). Staf bagian website bilang, ‘Bu itu bukan hack, karena tidak ada yang mencurigakan,’” ucap Uyun saat ditemui di kantornya pada Selasa (5/6/2018).

Uyun menambahkan, bahwa konten aneh yang muncul di website UIN hanyalah keisengan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa Teknik Informatika. Menurutnya, oknum tersebut berhasil masuk melalui akun admin dan memosting konten tersebut.

“Ini sebenarnya kekurang-telitian saja dari staf kami. Jadi, dia (salah seorang staf-red) di akun adminnya sering login dengan bypass biar cepat. Kadang passwordnya dikosongkan. Kemudian ada mahasiswa informatika, yang juga temannya, coba-coba masuk menggunakan akunnya staf kami [tadi],” katanya.

Bagi Uyun, aktivitas tersebut bukanlah peretasan. Peretas akan merusak sistem karena memaksa masuk. Namun, sang oknum hanya masuk sebagai admin dan memosting konten seperti yang biasa dilakukan oleh admin.

“Itu bukan hacker (peretas-red). Jadi dia masuk seolah-olah dia itu admin, dan dia memogram dan mengubah tampilan layout,” katanya lagi.

Beberapa waktu lalu ramai tersebar di berbagai grup WhatsApp mahasiswa sebuah tangkapan layar yang menunjukkan bahwa website resmi UIN Sunan Kalijaga memposting konten-konten tidak biasa. Postingan tersebut berjudul “Pengumuman! Gw gagal kuliah 🙁 system an***g 2k18.”

Isi dari postingan yang muncul di kolom Pengumuman website UIN bertanggal 30 Mei 2018 pukul 19.04 WIB dan telah dilihat lebih dari 896 kali itu bahkan menampilkan konten yang lebih menggelikan lagi. Di dalamnya terpampang sebuah gambar berlatar hitam, berisi identitas sang peretas bernama Mr. Robot – Zodge#p lengkap dengan foto pria berciput gelap ala film-film Hacker di Hollywood.

“Gw udah 77x gagal dalam masuk perguruan tinggi dan saat ini belum ngerti mau kemana :V,” seperti penggalan dalam postingan tersebut.

Banyak pihak menganggap bahwa postingan tersebut diakibatkan oleh peretas. Seperti yang ramai diperbincangkan di grup mahasiswa prodi KPI angkatan 2015.

“Bisa nih langsung diangkat jadi dosen ICT,” kata salah seorang anggota grup merujuk pada tangkapan layar tersebut.

Anggota grup lain menyampaikan kekhawatirannya.

“Semoga semua data aman,” katanya me-reply pesan tangkapan layar.

Bukan hanya grup mahasiswa KPI 2015 yang ramai membicarakan fenomena itu. Banyak mahasiswa merasa khawatir datanya terancam. Salah satunya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Misbahul Munir.

“Sekarang web UIN di-hack. Jadi, takut data-data kita hilang,” kata Misbah.

Sayangnya, saat ditanya mengenai tindakan tegas apa yang akan diambil, Uyun tidak menjawab dan cenderung mengalihkan. Pada intinya ia memastikan bahwa kejadian ini bukan diakibatkan oleh peretas.

“Kami pastikan itu bukan hacker,” tutup Uyun.[]

Reporter: Fahri dan Itsna

Editor: Fiqih Rahmawati

Mereka yang Menjual Nama Rakyat Adalah Kaum ‘Lafi Khusrin’

Berangkat dari tulisan kawan Sapari dalam tubanjogja.org yang berjudul “Manusia di antara ‘la fi khusrin’ dan ‘lafi khusrin’,” yang dikomentari oleh seseorang yang tak perlu disebutkan namanya, dia bilang begini: “Tulisan yang kritis untuk kaum individualis. Sayangnya satu, tulisan ini tidak kritis pada mereka yang seolah-olah sosial, mengatasnamakan rakyat atau umat, tapi untuk kepentingan pribadi”. Sontak saya terpantik oleh komentar tersebut sekaligus mengiyakan stetmen si komentator.

(Baca di tubanjogja.org: Manusia di antara “la fi khusrin” dan “lafi khusrin”)

Memang benar, realitas yang terjadi ternyata bicara beda. Mereka yang sadar dan yang sering mempelajari teori-teori kritis, pada akhirnya hanyut oleh arus kultural yang tak patut dijadikan sebagai tolak ukur, apalagi sebagai suri tauladan. Bahkan, kehanyutan itu justru diwariskan secara turun-temurun.

Padahal Allah Swt sudah berpesan dalam surat Al-Ashr, yang terdiri dari tiga ayat. Dijelaskan bahwa semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksudkan dalam ayat ini bisa bersifat mutlak. Mutlak dalam artian seseorang merugi di dunia dan di akhirat. Pun bisa jadi kerugian yang dialami hanya dari satu sisi saja. Maka, dalam surat itu Allah menjelaskan lagi bahwa kerugian pasti akan dialami oleh manusia, kecuali mereka yang melaksanakan empat kriteria yang kontradiktif terhadap kerugian tersebut. (Lihat: Tafsir Karimir Rohman, hal 934).

Mari kita simak akan perkataan Fudhail yang begitu mengkesimakan karena keindahannya. Begini katanya:

لاَ يَزَالُ الْعَالِمُ جَاهِلاً حَتىَّ يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ فَإِذَا عَمِلَ بِهِ صَارَ عَالِمًا

“Seorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh sampai dia dapat mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkannya, barulah ia menjadi seorang alim.” (Dikutip dari Hushul al-Ma’mul).

Nah, melalui nash tersebut, kita dapat memahami bahwa apabila seseorang memiliki ilmu, tetapi tidak mengamalkannya, maka dia adalah orang yang bodoh. Pun, yang dimaksud, tidak ada perbedaan antara dia dan orang yang bodoh, karena ia tidak mengamalkan ilmunya. Oleh sebab itu, seseorang yang berilmu tapi tidak beramal, termasuk pada kategori yang berada dalam kerugian, karena besar kemungkinan ilmu itu malah akan menjadi senjata yang berbalik menggugatnya maupun menyerangnya.

Saat ini, saya akan mencoba mengajak pembaca untuk menceburkan diri dalam pembahasan orang yang merugi dalam konteks mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Dalam sebuah tafsiran surat Al-Ashr sendiri, dijelaskan bahwa orang pintar yang berilmu tidak akan pernah ada bedanya dengan orang bodoh. Biasanya, ia hanya berkutat pada tataran teori saja, sedang secara praktik atau pengaplikasiannya, baik dalam pemikiran maupun tindakan, zonk… tidak ada.

Membaca tulisan yang ada di tubanjogja.org tersebut, dikatakan, manusia berada dalam kerugian karena membuang-buang waktunya hanya untuk urusan pribadi. Kepentingan dan kemaslahatan umat diabaikan karena merasa tidak ada keuntungan bagi dirinya.

Nah, saat ini kita akan mencoba memblejeti mengapa manusia dapat dikatakan merugi karena menyia-nyiakan waktu. Bedanya, kemunafikan menjadi topeng dari muka buruknya. Peribahasanya bisa dibilang “Serigala berbulu domba.” Siapakah ia?

Yaitu mereka yang seolah-olah populis-sosialis, mengatasnamakan rakyat, namun orientasi keilmuannya didedikasikan untuk kepentingan pribadi. Naudzubillah, terutama ini di bulan suci Ramadhan, haruslah perbanyak kebajikan, bukan malah tipu-tipuan. Rela menipu sesama hanya demi polularitas, eksistensi, maupun kesejahteraan dirinya, ataupun golongannya semata. Astaghfirullah…

Coba kita tengok ke kanan-kiri atas-bawah. Ada apakah? Atau tak menemukan sesuatu apapun.

Oke, kita lanjut pembahasan kali ini. Banyak dan tak jarang kasus tersebut merebak, terutama yang ada di kampus sendiri, yaitu UIN Sunan Kalijaga. Masih bisa ditolerir memang, jikalau secara kapasitas ia tidak tahu menahu. Nah ini, terutama dari kaum gerakan, yang sedari awal dicekoki oleh berbagai macam wacana, dari kiri mentok sampai kanan pojok. Ideologisasi pun menjadi basis dari tiap arah gerakan mahasisiwa. Kurang apanya coba?

Realitasnya, apatisme telah mendarah daging. Gerakan bisa dibilang tak lagi gerakan, katanya malah “gerak-gerik” saja. Bisa pula dibilang gerakan hanya sebagai euforia atau penggembira.

Mereka, yang katanya gerakan, yang sudah pasti memilki instrumen untuk bergerak, makin hari makin layu saja. Toa-toa megaphone yang yang biasanya berteriak-teriak selama turun ke jalan untuk memperjuangkan keadilan, sekarang bungkam. Jika realitas berjalan seiringan dengan idealitas, mungkin kehidupan ini tak mudah jomplang apalagi jompat-jampit, kesana-kemari hanya mengikuti arus dan malah terbawa oleh arus itu sendiri.

Mengikuti arus atau pun terbawa arus, artinya tidak ada benteng terhadap penjagaan diri maupun pendirian. Kaum gerakan sudah teracuni oleh mental manut, nunut, yang terbangun sejak dalam pikiran. Walhasil, tanpa pikir panjang, apapun yang diinstruksikan, terutama oleh para senior yang di agung-agungkan itu, langsung diterobos semaunya.

Tak ayal, jika banyak mental-mental para insan gerakan yang selalu mengatakan dirinya populis-sosialis, berjuang atas nama rakyat, demi keadilan umat dan segala tetek–bengeknya, yang kesemuanya tadi hanya untuk kepentingan pribadi.

Sebagai contoh, para insan gerakan terutama mahasiswa, tak jarang sering meneriakkan asas-asas kemanusiaan, asas demokrasi, kepentingan rakyat di atas segalanya, tapi apa? Lagi-lagi sering kita jumpai, semua itu hanya selesai di teriakan toa-toa yang juga kian hari kian melayukan diri.

Ketika dihadapkan dengan pesta Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa), para mahasiswa terutama yang tergabung dalam gerakan ekstra, yang bisa menduduki tataran kursi birokratis, berbondong-bondong untuk menjemput bola itu. Terkait apa yang dikampanyekan, tak jarang nama rakyat disebut-sebut. Tapi apa? Setelah sesuatu yang ia cita-citakan dan itu menguntungkan bagi pribadinya atau pun suatu golongan tertentu, lenyap sudah kata rakyat itu. Setelah bola itu berhasil dalam genggamannya, lalu cukup dengan kepuasan dan kebanggaan yang menjadi titik zona nyamannya. Lepas kandas pada akhirnya. Bola-bola selanjutnya hanya ditunggu. Idealita yang digadang-gadang dan dirintis dalam diskusi wacana dari buku apapun, menjadi luntur karena dibenturkan oleh realitas nafsu yang membelenggu.

KBBI bilang, rakyat berarti penduduk suatu negara. Artinya, negara menjadi penanggungjawab atas apapun kebutuhan rakyat. Kata rakyat yang dalam esensinya memiliki makna yang indah dan kompleks, hanya menjadi permainan politik ataupun alat kepentingan atas kepentingan. Sungguh nahas nasib rakyat ini, hanya dijadikan kambing yang terus ditarik-ulur keluar-masuk.

Kata rakyat, memiliki suatu kesakralan tersendiri. Artinya, kata itu tak cukup hanya dibuat sebagai pajangan spanduk, orasi kampanye, apalagi dijual namanya di atas janji-janji. Tapi, rakyat merupakan sekumpulan penduduk suatu negara yang patut dimanusiakan, dibela, diperjuangkan, dan juga dipenuhi haknya.  Nah, jadi, sebelum dengan entengnya menggunakan nama rakyat dalam melakukan hal yang menguntungkan kepentingan pribadi dan segelintir orang saja, berpikirlah sebelum bertindak, kemudian bertindaklah sejernih bulan Ramadhan nan berkah ini. Terakhir, berupayalah untuk selalu menjadi khoirunnas anfa’uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia.

 

*Penulis Insya Allah sudah banyak menulis tentang ini dan itu, banyak sekali. Semoga barokah. Ia mahasiswa KPI.

Dinamika Pers Mahasiswa di Era Reformasi

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Perubahan kehidupan tersebut terakomodir dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis, berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

[divider][/divider]

LPM di Ranah Reformasi

Sejarah organisasi pers mahasiswa (persma) di Indonesia selama ini kerap dimarginalkan dalam bingkai besar sejarah pergerakan mahasiswa. Meski demikian, sebagai bagian dari gerakan perubahan, persma tidak pernah absen dalam memberikan kontribusi atas setiap perubahan yang terjadi. Tidak sedikit cerita yang menuturkan bahwa kantong-kantong persma menjadi semacam markas bersama bagi beragam gerakan yang tengah bergeliat merespon arus besar perubahan sosial-politik.

Berbagai tulisan kritis dan penerbitan alternatif sepanjang sejarah konsolidasi demokrasi dan wacana kebangsaan diwarnai dan dipimpin organisasi persma. Bahkan di setiap daerah yang memiliki basis kampus dan tradisi intelektual, maka beragam bentuk sekaligus kisah perlawanan persma atas rezim represif dan sentralistik.

Mengapa Pers Mahasiswa Bergolak?

Lahirnya Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di setiap Universitas tak lepas dari sejarah panjang dan berdinamika, mulai dari masa kolonialisme Belanda hingga saat ini. Pada masa itu berbagai mahasiswa dari kalangan pribumi yang kuliah di Belanda memiliki kesadaran perjuangan dan jiwa nasionalisme yang sangat tidak sepakat dengan adanya penjajahan di Hindia Belanda. Salah satunya adalah bapak pers nasional Tirto Adhi Soerjo yang kemudian mendirikan surat kabar Medan Prijaji (1907). Mereka yang menimba ilmu di Belanda kemudian membentuk sebuah organisasi sosial Indisch Vereninging pada 1908 yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Hal tersebut senada dengan perkataan Maheng, ketua PPMI saat diwawancarai wartawan LPM Rhetor.

Gerakan pers mahasiswa cenderung mengkritik kebijakan pemerintah khususnya pada masa Orde Baru. Pada masa itu terjadi sebuah kejadian besar yang menjadi sejarah hingga saat ini yaitu ‘Reformasi’. Tepat tanggal 19-21 Mei 1998 terjadi demonstasi besar-besaran di depan gedung DPR/MPR RI, hingga puncaknya tanggal 21 Mei 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pada masa Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno, ada sebuah wadah yang menampung semua himpunan atau kumpulan pers mahasiswa yaitu Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) yang lahir pada tanggal 16-19 Juli 1958. Dalam konteks tersebut IPMI memilih bersikap independen dalam merespon tuduhan-tuduhan yang ada tepat pada tanggal 10 September 1965, bahkan pemerintah Soekarno mengklaim bahwa IPMI merupakan anak Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi karena tidak mencantumkan Manipol Usdek (salah satu aturan Soekarno sebagai haluan negara) dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tanggal 25-30 september 1966 diadakan musyawarah nasional di Bandung dengan hasil keputusan, IPMI berubah sikap dan melebur dalam aktivitas politik melawan otoritarisme Demokrasi Terpimpin dengan menjadi Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), sebagaimana di kutip dalam buku yang berjudul ‘Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia’ karya Moh. Fathoni, dkk.

Maheng mengatakan bahwa sebelum lahirnya IPMI tahun 1958, IPMI merupakan peleburan dari Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI) dan Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) di Konferensi II Pers Mahasiswa Indonesia. Dan masing-masing bekerja secara independen.

Hingga tiba saatnya masa pemerintahan Soeharto, secara kuantitas kegiatan pers mahasiswa masih ada namun IPMI belum jelas sikap atau perannya dalam pergerakan. Ditambah lagi situasi politik yang sedang memanas saat itu. Gagalnya Kongres ke-VI karena adanya Peraturan pemerintah dalam UU 1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang mematikan ruang gerak dan keberadaan IPMI hingga berujung pada pembentukan wadah baru untuk menaungi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM).

Sebelum terbentuknya wadah baru, LPM tiap kampus mulai kocar-kacir dengan diberlakukannya NKK/BKK yang cenderung mengekang mahasiswa. Selain itu dikeluakannya Sistem Pendidikan Nasional dalam UU No. 2//1989 dan Surat Keterangan Dirjen Dikti No. 849/D/T/1989 tentang penerbitan yang cenderung membatasi ruang gerak pers mahasiswa. Setiap ada penerbitan baik dari persma ataupun pers lainnya harus mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) dari pemerintah “Jangankan persma, ya. Semua pers juga ada Surat izin usaha penerbitan (SIUP) jadi semua tulisan harus disensor. Siapapun yang mengkritik pemerintah akan di bredel,” ucap Maheng.

Dari pergolakan tersebut, dalam buku ‘Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia’ karya Moh. Fathoni, dkk, juga tercantum bahwa aktivis persma menggumpal dan melahirkan kesadaran bersama untuk mengadakan gerakan baru ketika IPMI dianggap tidak lagi efektif dalam pergerakan pers. Tepat pada tanggal 15 Oktober 19992 pukul 16;29 WIB diputuskan wadah baru bernama Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI).

Perlu diingat bahwa PPMI bukanlah turunan dari IPMI, Maheng mengatakan bahwa kegagalan IPMI dalam melaksanakan kongres ke-VI karena adanya intervensi dari pemerintah, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi persma, pada akhirnya dibentuk panitia ad hoc dan dipindahnya kongres ke Malang sehingga di sanalah terbentuk PPMI. Setelah PPMI terbentuk karena rezim Soeharto sangat anti dan sensitif dengan kata pers maka diakali dengan kata penerbit.

“Jadi kenapa dikatakan penerbit? Karena pada zaman itu Soeharto kalau mendengar nama pers itu langsung sensitif pasti akan dibredel makanya diakaalin dengan penerbit. Dan sekarang masih ada itu nama LPM yang badan penerbit mahasiswa banyak di Jogja, yang kayak Nuansa UMY kan masih pake kata penerbit,” lanjutnya.

Pada kongres ke-II PPMI di Universitas Jember terbentuklah deklarasi Tegal Boto yang merubah nama ‘penerbitan’ menjadi ‘pers’, sehingga menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). Deklarasi tersebut mengajak Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) untuk tidak menjadikan SIUPP sebagai batasan-batasan kerjanya.

LPM Menjadi Pilihan

Upaya pemerintah dalam mempolitisasi pers mahasiswa sudah terang-terangan diberlakukan melalui SKB Mendikbud dan Menpen No. 0166/p/1980 tepat pada tanggal 31 Mei 1980 tentang Pembinaan Pers Kampus Mahasiswa. Tetapi kesadaran dan keberanian mahasiswa untuk terus bergerak di ranah pers tidak hanya sampai disitu, orientasi pers mhasiswa tetap bertahan sebagai pers alternatif karena pada saat itu semua lembaga yang bernuansa pers dibredel oleh pemerintah Orba. Persma belum dianggap sukses jika masih berkompromistis dan kooperatif dengan ketidakadilan. Saat pers umum tak mampu berkutik dan terbungkam dalam iklim represifitas, tiba saatnya pergerakan persma muncul dan melawan otoritarian-birokratik  Orba. Dalam gerakannya pers mahasiswa menggunakan model jurnalisme oposisi untuk menentang kekuasaan, tak lupa konsolidasi dikencangkan dalam persinggungan persoalan politik dan kerakyatan.

Keberanian persma untuk mengkritik pemerintah pada saat itu awalnya berasal dari beberapa orang yang sudah sadar akan fenomena yang dialami, sehingga beberapa mahasiswa berdiskusi secara sembunyi-sembunyi membahas bagaimana seharusnya gerak persma dalam mengkritik otoritarian-birokrasi Orba.

“Peran persma ketika mereka terkurung tersendat-sendat, hanya pergi ke kampus, tapi temen-temen diorganisir oleh orang orang sadar. Sehingga buatlah forum sembunyi-sembunyi, kek di loteng, atap,” imbuh Maheng saat diwawancarai lpmrhetor.com,  Rabu (9/5).

Dengan besarnya PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) mahasiswa semakin berani untuk menampakkan eksistensinya di depan publik, bahkan secara terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat kecil dan ketidakadian lainnya. Maheng melanjutkan bahwa pemerintah menggubris akan besarnya PPMI dengan kata Pers itu tapi tidak bisa lagi dihentikan karena sudah terlanjur besar bahkan bisa mengancam keberadaan pemerintah di bangku kekuasaannya. Beda halnya ketika PPMI dengan kata penerbit yang baru lahir dan sangat terkekang dengan berbagai kebijakan pemerintah Orba.

Hingga tiba saatnya pergerakan mahasiswa menggulingkan kekuasaan Soeharto pada saat reformasi tepatnya tanggal 21 Mei 1998.

Strategi Pembungkaman Persma Melalui NKK/BKK

Kebijakan NKK/BKK yang memaksa, mengendalikan, mengarahkan organisasi mahasiswa untuk berada di dalam kampus. Organisasi mahasiswa dikebiri dan dikooptasi, sehingga menjauhkan mahasiswa dari realitas sosial-politiknya. Kampus dijadikan seperti sebuah menara gading yang melahirkan mahasiswa apatis dan pragmatis.

Tidak sampai disitu, hak mahasiswa untuk berdiskusi dan berkumpul menjadi sangat terbatas dengan adanya aktifitas mahasiswa yang terus-terusan dipantau kalangan militer.

“Dia (militer-Red) akan  mengontrol kegiatan mahasiswa, jadi 5 orang aja berkumpul sudah akan di Polres,” tambah Maheng.

Di dunia pers, memasuki orde baru, telah diatur melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 1967 dan UU Nomor 21 Tahun 1982, maka ketentuan dunia pers berada di bawah Menteri Penerangan. Kemudian dikeluarkanlah Peraturan Menteri Nomor 01 /PERMENPEN/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Penerbitan Khusus dan Keputusan Menteri RI Nomor 146/KEP/MENPEN/1975 tentang Ketentuan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Khusus, yang diatur melalui Surat Tanda Terbit (STT) dan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers(SIUPP). Dari sini menjadikan pers nasional dibatasi melalui SIUPP, termasuk pers mahasiswa. Maka, pers mahasiswa berada di bawah kontrol dan pembinaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta rekomendasi perguruan tinggi melalui NKK/BKK 1978.

Pers mahasiswa dikategorikan ke dalam bidang minat dan perhatian mahasiswa, tetapi pada praktiknya dimasukan ke dalam unit kegiatan khusus. Majalah Himmah, Pers Mahasiswa UII Yogyakarta menggambarkan hal yang tersebut.

“Dikeluarkannya kebijakan NKK/BKK menjadi salah satu bukti. Kaum muda mulai mendapat tekanan. Berbagai saluran yang potensial yang dapat menggugah kesadaran kaum muda, dibungkam. Mulai dari pers, sampai ketatnya pendidikan-pendidikan formal. Perdebatan tentang state dan apparatus-nya hanya terjadi di bilik-bilik rumah.” []

Reporter: Muhammad Nizarulloh dan Indra Jauhari

Editor: Fiqih Rahmawati

Solidaritas Yogyakarta untuk Surabaya

lpmrhetor.com- Yogyakarta, Merespon terjadinya ledakan bom bunuh diri di tiga gereja di wilayah Surabaya, Jawa Timur: Gereja Santa Clara Jalan Ngagel Surabaya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro Surabaya dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jalan Arjuna Surabaya, Masyarakat Sipil Jogja bersama dengan berbagai aliansi di Yogyakarta menggelar Aksi Solidaritas, Doa Bersama, dan Orasi Budaya di bundaran monumen Tugu Jogja.

Pukul 19.00 WIB, Minggu (13/5), aliansi yang tergabung lebih dari 60 elemen masyarakat tersebut menggelar aksi yang ditujukan sebagai bentuk tanggapan perlawanan terhadap pelaku teror atas serangkaian insiden teror yang terjadi di Mako Brimob Jakarta dan ledakan bom di beberapa gereja Surabaya.

Suster Fernanda CB, Biarawati Syantikara yang merupakan salah satu massa aksi, beranggapan bahwa aksi ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita menyikapi apa yang sebenarnya ingin kita capai di dalam hidup bersama.

“Menangis rasanya ya kalau dengar [pengeboman-Red] itu, bukan karena kami satu iman, tapi lebih pada kemanusiaan,” tuturnya. Ia juga mengatakan bahwa ajaran seluruh agama yang paling utama adalah kasih-mengasihi sesama manusia, makhluk hidup, dan Tuhan.

Mukhibullah, Koordinator Lapangan aksi tersebut menyampaikan bahwa sementara ini dicukupkan dengan aksi tersebut. Untuk selanjutnya akan diadakan kampanye sebagai perlawanan terhadap aksi terror melalui media-media sosial.

Ia juga menyampaikan pernyataan sikap seperti: meminta kepolisian RI untuk menemukan dan menindak tegas otak aksi teror; meminta pemerintah, khususnya kepolisian untuk memperkuat hak konstitusional warga Negara dalam segala bentuknya; meminta pemerintah untuk mewaspadai menguatnya gerakan pelemahan demokrasi di Indonesia; meminta masyarakat untuk tetap tenang dan waspada atas tindakan terror dan tindakan kekerasan serta tidak terpancing untuk membalas tindakan tersebut dengan ujaran atau aksi yang memanfaatkan sentimen warga bangsa; memperjuangkan kedaulatan hukum dan persamaan hak warga Negara adalah mutlak untuk mewujudkan bangsa yang besar, adil dan makmur; meminta warga bangsa untuk bersama-sama memperkuat kehidupan bermasyarakat yang rukun, dan saling menjaga sehingga ideologi kebencian dan terorisme tidak mendapat pendukungnya.  []

Reporter: Ravi Siagian

Editor: Fiqih Rahmawati